Program Makan Siang Usai Prabowo-Gibran Unggul, Benarkah Baru Terlaksana 2029 dan Pangkas Subsidi BBM?
Isu bahwa program makan siang gratis baru terlaksana pada 2029 bersumber dari pernyataan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono yang disampaikan pada Desember 2023 lalu.
Saat itu, Budi memberi penjelasan bahwa program makan siang gratis baru bisa terlaksana penuh pada 2029, dengan target penerima 82,9 juta anak sekolah.
Namun, bukan berarti program ini baru dijalankan pada 2029.
Baru-baru ini, Budi kembali memberi penjelasan bahwa program makan siang gratis akan langsung dilaksanakan setelah Prabowo-Gibran dilantik .
Hanya saja, program itu dilaksanakan secara bertahap, dalam artian tak langsung menyasar kepada seluruh anak sekolah.
“Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden,” kata Budisatrio dalam keterangan pers, Jumat (16/2/2024).
Budisatrio menyebutkan, pernyataannya soal program makan siang gratis pada Desember 2023 lalu, dipotong dan dihilangkan konteksnya.
“Seolah-olah saya menyatakan bahwa program makan siang dan susu gratis baru terlaksana pada 2029,” ujar Budisatrio.
“Padahal yang benar program makan siang gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Budisatrio menegaskan, program makan siang gratis akan berjalan sejak awal Prabowo-Gibran dilantik.
“Namun, dilaksanakan secara bertahap, dan dengan skala prioritas. Jadi tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama,” kata Budisatrio.
“Lalu pada tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima program makan siang dan susu gratis pada 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan,” ucap dia.
Budisatrio juga menjelaskan bahwa pihak TKN sudah memantau misinformasi tersebut pada saat masa tenang.
“Kami menduga ini bagian dari misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang kampanye lalu. Padahal pernyataan saya yang dipotong tersebut adalah pernyataan di tanggal 4 Desember. Lalu dimunculkan kembali tanggal 13 Februari, lebih dari dua bulan kemudian,” kata Budisatrio.
Pembeli Subsidi BBM dan Elpiji 3Kg Dibatasi
Selain soal waktu pelaksanaan, program makan siang gratis Prabowo-Gibran baru-baru ini juga menuai sorotan karena isu akan memangkas subsidi BBM.
Isu ini muncul usai pernytaaan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, dalam wawancara dengan Bloomberg.
Saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (18/2/2024), Eddy pun memberi penjelasan soal pernyataannya yang membuat gaduh itu.
Eddy menegaskan, tak ada pemangkasan subsidi energi, melainkan efisiensi dengan membatasi orang yang bisa menikmati subsidi BBM dan elpiji 3 kilogram.
Dengan efisiensi ini, Prabowo-Gibran hendak memastikan bahwa penerima subsidi BBM dan elpiji 3 kg tepat sasaran, sehingga anggaran untuk mensubsidi energi dengan sendirinya bisa terpangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis.
Eddy mengatakan, subsidi BBM Pertalite dan elipiji 3 kg yang menelan anggaran negara besar-besaran, justru selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.
"Jadi, subsidi energi kita tahun lalu itu Rp 500 triliun. Tahun ini Rp 350 triliun. Porsi terbesar dari subsidi energi itu adalah subsidi untuk pertalite dan elpiji 3 kg. Tetapi, yang menikmati pertalite dan elpiji 3 kg 80 persennya itu masyarakat mampu," kata Eddy dihubungi, Jumat.
Eddy menyebut, yang menikmati subsidi energi selama ini justru orang-orang kaya.
Ia pun menekankan perlu dilakukan efisiensi terkait subsidi energi, agar anggarannya bisa dipangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis.
"Kami evaluasi dulu pemberian subsidi energi itu untuk kita bisa lakukan efisiensi. Caranya gimana? Pertama, data penerima subsidi energi itu harus kita sempurnakan. Jadi yang berhak itu siapa? Misalkan saja, kaum miskin. Kedua yayasan, yayasan di bidang kemanusiaan. Ketiga misalnya UMKM. Itu berhak," tutur Sekjen Partai Amanat Nasional itu.
Eddy juga mengatakan, aturan mengenai penerima subsidi energi perlu diperkuat, sehingga tidak sembarang orang bisa membeli pertalite dan elpiji 3 kg.
Nyatanya, saat ini, siapa pun bisa membeli pertalite dan elpiji 3 kg.
"Jadi yang harus kita lakukan penguatan di bidang aturan hukumnya. Di situ nanti kemudian dalam aturan hukumnya itu kemudian dibuat kriteria yang berhak menerima subsidi energi itu siapa. Dan kemudian buat sanksi, sanksi bagi yang tetap membeli energi bersubsidi atau sanksi bagi orang yang menjual energi subsidi itu kepada umum," kata Eddy.
"Kalau itu kita lakukan, otomatis kan kebutuhan untuk subsidi energi kan berkurang. Kalau subsidi energi kebutuhan berkurang, artinya itu merupakan penghematan APBN, yang mana kemudian penghematan kan bisa dipakai untuk membiayai program yang lain. Itu maksud saya. bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis," ucap dia.
Eddy pun menegaskan bahwa tak akan ada pemangkasan subsidi energi yang akan membuat harga BBM melambung.
Sebab, yang dilakukan adalah efisiensi dengan membatasi jumlah orang yang bisa menerima subsidi.
"Itu bukan pemangkasan BBM. Saya enggak pernah bilang pemangkasan BBM, gitu. Yang saya katakan adalah kita lakukan efisiensi di bidang penyaluran subsidi energi. Subsidi energi, bukan subsidi BBM," ujar Eddy.
Sumber : Kompas